Senada dengan pernyataan Menlu Amerika, Hillary Clinton, Kementerian Luar Negeri Inggris dan Prancis mengatakan pembangunan permukiman baru ini menghalangi dimulainya kembali perundingan damai Israel-Palestina.
"Pemerintah Inggris mendesak Israel untuk membatalkan keputusan tersebut," kata Menlu Inggris William Hague.
"Kesempatan untuk mewujudkan solusi dua negara makin kecil dan kedua pihak bersama masyarakat internasional harus mendorong dialog dan perundingan damai," tambahnya.
Solusi dua negara
"Kami meminta pemerintah Israel tidak mengambil langkah-langkah yang justru menghalangi dimulainya kembali pembicaraan damai," tandas Hague.Menteri Luar Negeri Prancis, Laurent Fabius, sementara itu mengatakan Israel harus menahan diri dan menunjukkan isyarat bersedia kembali ke meja perundingan.
Dalam pandangan Fabius, pembangunan permukiman baru akan menghalangi penerapan solusi dua negara atas masalah Israel-Palestina.
Israel memutuskan memperluas permukiman di wilayah pendudukan sehari setelah Majelis Umum PBB menaikkan status Palestina menjadi negara pemantau bukan anggota.
Keputusan Majelis Umum, yang didukung sebagian besar anggota, bersifat simbolis, namun kenaikan status memungkinkan Palestina bergabung dengan badan-badan PBB dan lembaga internasional seperti Mahkamah Kejahatan Internasional.